MEDAN, MP - Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyeleksian pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK dengan memberikan saran dan masukan kepada tim lima, termasuk kelebihan dan kekurangan calon yang akan diusung.
"Sikap itu lebih baik dari pada terus menghujat kebijakan yang diambil pemerintah," kata Gurubesar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Pro Dr Runtung Sitepu, SH, MHum di Medan, Jumat (25/9).
Sitepu menilai, kebijakan pemerintah dalam menyeleksi calon Plt pimpinan KPK merupakan langkah positif dalam memperkuat kinerja instansi pemberantas korupsi tersebut.
Apalagi tim yang bertugas melakukan penyeleksian itu terdiri dari lima personil yang berkualitas di bidangnya masing-masing dan memiliki kapabelitas yang tidak diragukan.
Di tim itu ada Menko Polhukkam Widodo AS, Menkumham Andi Mattalatta, mantan ketua KPK Taufiequrahman Ruki, anggota tim Wantimpres Adnan Buyung Nasution dan tokoh hukum Todung Mulya Lubis.
"Secara umum, tim itu sudah dapat dikatakan refresentatif dari masyarakat," terang Sitepu yang juga Dekan Fakultas Hukum USU tersebut.
Karena itu, kata dia, masyarakat tidak perlu memperpanjang polemik dengan menyebutkan pemerintah terlalu ikut campur dalam penegakan hukum, khususnya internal KPK.
"Justru, pembentukan tim lima untuk menyeleksi calon pimpinan KPK itu bukti pemerintah amat peduli terhadap penegakan hukum," ujarnya.
Ia mengatakan, masyarakat dapat berpartisipasi dan mengawasi proses penyeleksian itu dengan memberikan masukan dan data tentang kelebihan serta kekurangan sosok yang akan diusung tim lima.
Masukan dan data itu harus disampaikan ke tim lima agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses memilih dan menentukan calon Plt KPK tersebut.
"Jadi, jangan terus dipermasalahkan tetapi harus tetap diawasi," tandasnya.(red/*b8)
Jumat, September 25, 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar