BENGKULU, MP - Anggota panitia pengawas pemilihan umum Bengkulu sejak resmi terbentuk enam bulan lalu hingga sekarang belum menerima gaji, sehingga segala kegiatan terganggu.
"Ada empat anggota panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Bengkulu dan 20 staf lapangan serta administrasi lainnya belum menerima honor, akibat tidak ada dana," kata anggota Panwaslu Bengkulu Wismalinda Rita, di Bengkulu, Senin (14/6).
Akibatnya, kata dia, Panwaslu Bengkulu kesulitan untuk menjalankan tugas pengawasan.
Menurut dia, sudah beberapa kali mengajukan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk dimasukkan APBD, tetapi hingga dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada), belum ada kepastian dana akan cair.
Akibatnya, kata dia, berpengaruh pada pengawasan terhadap tahapan pilkada gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati yang akan digelar serentak pada 3 Juli 2010.
"Agar kegiatan sehari-hari tidak terganggu, Panwaslu Bengkulu mencari dana pinjaman, bahkan terkadang menggunakan dana pribadi anggota, walaupun nilainya tidak terlalu besar," katanya.
Ia mengatakan jika hingga 15 Juni 2010 dana yang diajukan tidak cair, panwaslu akan berhenti bekerja, karena pada 16 Juni merupakan hari pertama masa kampanye, sebagai kegiatan penting penyelenggaraan pilkada.
Pihaknya merasa heran dengan sikap Pemprov Bengkulu, karena SK untuk pencairan dana Rp2 miliar telah disetujui jauh sebelumnya. Begitu pula dengan nota kesepakatan pencairannya telah ditandatangani, termasuk persyaratan administrasi sudah lengkap.(red/*b8)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar