Akses Air Bersih Rumah Tangga Kalteng Rendah

PALANGKARAYA, MP - Pihak pejabat Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengakui bahwa akses air bersih bagi kebutuhan rumah tangga di wilayah itu dinilai masih rendah dibandingkan dengan tingkat rata-rata nasional.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, Don F.B.Leiden, yang mengutip hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas), mengatakan bahwa akses air bersih rumah tangga di provinsi Kalteng hanya 49,3 persen.

“Sementara itu akses air bersih rumah tangga nasional yang dicatat Riskesdas tercatat 57,7 persen,” tambahnya,

Namun rata-rata pemakaian air bersih di Kalteng di atas 20 liter per orang per hari adalah 85,4 persen. Persentase itu lebih banyak dibandingkan persentase nasional, yang tercatat 83,8 persen.

Sebanyak 1,2 persen rumah tangga Kalteng memerlukan waktu tempuh ke sumber air lebih dari 30 menit, lebih rendah dibandingkan angka rata-rata nasional, yang tercatat 2,3 persen.

Sementara itu proporsi rumah tangga dengan air minum berkualitas fisik baik berjumlah 58,6 persen, lebih rendah dari angka nasional 87,7 persen. Sumber air minum Kalteng yang berasal dari air sungai berjumlah 35,7 persen, PAM eceran 13,9 persen, sumur pompa 13,4 persen, sumur terlindung 13,0 persen, air hujan 8,7 persen, sumur tak terlindung 8,2 persen, air kemasan 2,3 persen, serta wadah terbuka 10,5 persen. “Pemanfaatan air minum tidak menggunakan penampungan berjumlah 5,2 persen,” tuturnya.

Khusus hasil Riskesdas mengenai tempat buang air besar, rumah tangga Kalteng yang menggunakan jamban sendiri berjumlah 51,1 persen, lebih rendah dari angka nasional 60,0 persen.

Rumah tangga yang menggunakan jamban jenis leher angsa sebanyak 49,3 persen, lebih rendah dari angka nasional 71,7 persen, serta rumah tangga dengan akses baik terhadap sanitasi 31,5 persen, lebih rendah dari angka nasional 46,0 persen.

Riskesdas adalah sebuah survei kesehatan berkala tingkat nasional yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan pengembangan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Badan tersebut dalam penelitiannya melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat untuk menyediakan informasi berbasis bukti yang berasal dari masyarakat.

Riset dilakukan guna menunjang perencanaan bidang kesehatan kabupaten dan kota. Riskesdas mencakup sampel yang jauh lebih besar dari survei kesehatan sebelumnya.

“Riskesdas dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan tentang status faktor yang menjadi latar belakang dan masalah kesehatan masyarakat yang spesifik di setiap daerah,” tambahnya. (mp/*a)