KUPANG, MP - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TkI) mempersiapkan program untuk meningatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri. "Program-program tersebut digodok dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penempatan BNP2TKI, yang diselenggarakan di Pontianak, Kalimantan Barat 29-31 Oktober," kata Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nusa Tenggara Timur (NTT), Tumbur Gultom, ketika dihubungi dari Kupang, Minggu (1/11).Hal itu merespon penilaian mengenai buruknya model rekrutmen dan penempatan TKI. "Kita bisa menerima penilaian bahwa masalah utama seringnya TKI menjadi korban penganiayaan, penyikasaan, dan pelecehan seksual hingga perkosaan ada di dalam negeri," katanya menegaskan.
Proses rekrutmen calon TKI, pelatihan hingga proses penempatan inilah yang akan perbaiki dengan berbagai terobosan termasuk magang kerja, sebelum dikirim ke luar negeri untuk bekerja.
"Semua jajaran yang berada di bawah naungan BNP2TKI telah menyatakan tekad untuk mengimbangi langkah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menempatankan pengiriman TKI ke luar negeri sebagai salah satu upaya mengurangi tingkat pengangguran di tanah air, sebagai salah satu target utama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II," katanya.
Ia mengatakan masalah TKI dinilai sangat kompleks di antaranya karena adanya perbedaan persepsi di antara para pemangku kepentingan (stake holders) dalam penempatan TKI.
Karena itu dalam Rakernis di Manado selama tiga hari itu, katanya, Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Ade Adam Nuh meminta jajaran BNP2TKI untuk bersama-sama dengan instansi-instansi pemerintah lainnya menghilangkan "bottleneck" atau sumbatan masalah mengurangi pengangguran di tanah air, dengan memberdayakan penempatan TKI ke luar negeri.
"Soal perbedaan persepsi yang selama ini menimbulkan kesan adanya dualisme dalam pelayanan TKI, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diselesaikan karena adanya iklim yang lebih kondusif dan kooperatif yang diberikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, yang baru dilantik menggantian Erman Suparno," katanya.
Sebelumnya berbagai kalangan, mulai dari pengamat dan pemerhati masalah TKI menilai manjemen dan perekrutan, pelatihan, dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang selama ini dituding menjadi biang keladi korban penganiyaan, penyiksaan, pelecehan seksual, perkosaan dan perdagangan antar manusia (human trafficking), masih buruk.
Buruknya sistem rekruitmen yang berdampak pada jatuhnya korban seperti yang terjadi selama ini, menimbulkan usulan sejumlah kalangan pemerhati untuk sementara menghentikan total penempatan TKI ke luar negeri.
Sehingga Depnakertrans sebelum Menakertrans Muhaimin Iskandar dan pihak lain mengusulkan agar tidak hanya melakukan moratorium penempatan TKI sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Malaysia saja, tetap kalau bisa moratorium total untuk keseluruhan penempatan TKI ke luar negeri.
Namun lanjutnya, hingga kini usulan apakah moratorium hanya pada PLRT saja atau seluruh penempatan TKI tersebut masih dalam tahap negosiasi antara Indonesia dan Malayasia. (red/*wk)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar