Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menerapkan sistem informasi berita melalui teknologi informasi (TI), yakni dengan media online guna mengurangi jumlah oknum wartawan gadungan yang dikenal dengan sebutan "wartawan bodrek". "Banyak oknum wartawan yang cuma bermodalkan kartu pers, namun medianya tak pernah terbit, sehingga menyulitkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), karena setiap hari harus melayani mereka," kata Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkab Bekasi, Drs H MA Supratman, di Cikarang, Minggu,3 Mei 2009.
Berdasarkan pendataan, katanya, pihaknya mencatat jumlah wartawan yang "gentayangan" di Kabupaten Bekasi mencapai lebih kurang 400 orang, padahal yang bekerja dengan profesional tidak sebanyak itu.
"Kemajuan TI ternyata bisa membuat ruang gerak wartawan gadungan menjadi sempit, karena itu Pemkab Bekasi membuat laman (website/situs) tersendiri yang dapat diakses secara langsung oleh wartawan yang memerlukan berita," katanya.
Bagi wartawan yang benar-benar membutuhkan informasi berita, katanya, cukup mengakses lewat internet di laman itu, sehingga tidak perlu lagi "berkeliaran" ke beberapa SKPD.
Pemkab Bekasi juga berkeinginan terus meningkatkan kualitas wartawan, antara lain dengan mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan pelatihan dan seminar jurnalistik.
"Cuma, upaya ini masih menemui kendala, karena anggaran setiap tahun hanya untuk 100 wartawan, tapi jumlah wartawan sendiri sudah 400-an," katanya.**(eko/mp/ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar