KPK Diminta Usut Proyek Ditjen Pajak

BANDUNG, MP – Lelang proyek pembangunan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), di Departemen Direktorat Jendral Pajak penuh kejanggalan. Pasalnya, proyek pembangunan gedung KPP selalu di kerjakan oleh pengusaha berinisial Ak.H. Pengusaha itu tahu betul permainan lelang di KPP seluruh Indonesia yang diduga sering ‘bermain’ dengan cara money politic di Departemen Direktorat Jenderal Pajak.

Ak H ditengarai adalah sebagai pengusaha yang dalam setiap proyeknya disinyalir menyimpan banyak kejanggalan dan mengandung unsur KKN dengan pejabat yang mempunyai posisi kuat di Departemen Direktorat Jenderal Pajak. Sebab hampir semua pembangunan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan pengadaan partisi-partisi beserta kelengkapannya dimenangkan dan dikerjakan oleh sang Pengusaha antara lain, KPP Ujung Berung, KPP Ciamis, KPP Bekasi, KPP Tambora Jakarta, KPP Menteng, dan KPP-KPP lainnya.

Ironisnya, menurut sumber yang dapat dipercaya, saat ini, Ak H telah bersiap-siap untuk mengikuti berbagai ‘event’ pelelangan di seputar KPP di Indonesia. Bahkan, menurut sumber, Ak H telah mempunyai ‘orang-orang tertentu’ yang dipercaya akan mampu menghalau setiap pihak yang mencoba untuk menghalang-halangi ambisi dan keinginan sang pengusaha dalam melaksanakan segala maksud dan tujuannya.

“Anda harus hati-hati bung, setahu saya, jarang ada orang atau pihak yang sanggup memperkarakan pengusaha itu,” papar sumber kepada MP.
Kekhawatiran tersebut juga kemudian terlontar dari beberapa praktisi dan pemerhati dari Lembaga Swadaya Masyarakat.

Ketegaran Pengusaha berinisial Ak. H dalam menghadapi pertanyaan dan wawancara serta pemberitaan mengenai dirinya patut diacungi jempol.

“Yang penting dalam hal ini, rekan-rekan Wartawan jangan pernah mundur dalam menyikapi setiap permasalahan publik yang didapati telah dilakukan oleh orang-orang tertentu bekerjasama dengan oknum Pemerintah. Biarkan semuanya jelas dan gamblang diketahui masyarakat luas. Bukan hanya itu, kalau perlu, rekan-rekan Wartawan dapat pula menjadi fasilitator dan melaporkan masalahnya kepada pihak yang terkait seperti Polisi, Jaksa, atau kalau perlu KPK,” terang Deky David K Ketua LSM Geram. Ditegaskan Deky, nantinya siapapun yang menjadi backingnya harus ikut diseret ke meja hijau. Jangan pernah berhenti memberitakan sebuah kebenaran. (ris)