Proyek "Freeway" Diusulkan Rp 250 Miliar

SAMARINDA, MP - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Kaltim kembali mengusulkan anggaran sebesar Rp250 miliar untuk pembangunan badan jalan proyek "freeway" (jalan bebas hambatan) yang menghubungkan antara Samarinda dan Balikpapan, Kaltim .

Usulan ini diajukan dalam rancangan APBD Kaltim 2010, meskipun usulan awal sebesar Rp100 milar di APBD-P 2009 belum direalisasikan, demikian terungkap dalam rapat pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2010, antara Komisi III DPRD Provinsi Kaltim dan Dinas PU Kimpraswil Kaltim, di Samarinda.

Kepala Dinas Kimpraswil Kaltim Husinsyah mengatakan, dana awal untuk pembebasan lahan Rp20 miliar yang dialokasikan di APBD murni 2009, juga masih dalam proses dengan pihak pemerintah Kota Balikpapan, Samarinda dan Pemkab Kukar.

"Kami masih menunggu negosiasi harga dari pemerintah. Jalan ini masuk di tiga pemerintah tingkat dua. Jadi masih dinego dulu harganya," kata Husinsyah.

Begitu juga dengan alokasi dana pembebasan lahan dan pembangunan badan jalan yang dialokasikan Rp100 miliar, kata Husinsyah, belum terserap. Pasalnya, pemerintah belum menandatangani daftar isian proyek (DIP) APBD-P 2009.

"Yang Rp100 miliar belum dikerjakan, DIP-nya belum ditandatangani. Kalau yang usulan Rp250 miliar untuk 2010," ucapnya.

Usai rapat, Husinsyah menjelaskan, DPRD Kaltim sepakat untuk merealisasikan pembangunan freeway Samarinda-Balikpapan selama tiga tahun sebagai multiyears contract (MYC) dengan total anggaran dari APBD sebesar Rp1,2 triliun.

"Totalnya kita programkan dengan multiyears tahun 2010 kita anggarkan Rp250 miliar, tahun 2011 Rp500 miliar dan tahun 2012 Rp450 miliar. Ini untuk badan jalan saja. Belum lapisan atasannya. Tapi kalau dengan lapisan atasnya totalnya Rp4,2 triliun," kata Husinsyah.

Sisa anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp3 triliun, Pemprov dan DPRD sepakat tidak lagi menggunakan dana yang bersumber dari APBD. Ditanya apakah sudah ada investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di pembangunan "freeway" Menurut Husinsyah, cukup banyak investor yang tertarik namun final.

"Kalau menurut Pak Gub (Awang Faroek) banyak investor yang berminat, tapi belum sampai deal. Ini perlu kita ekspos dulu, apa kompensasinya bagi investor itu. Biasanya kalau jalan tol, investor akan mendapatkan kompensasi untuk mengelola atau dapat kompensasi lahan kebun atau tambang. Itu belum sampai kesana," kata Husinsyah.

Namun demikian, lanjut Husinsyah, pemerintah juga akan memperjuangkan untuk mendapatkan dana dari APBN dan APBD tingkat II.

"Kalau di Suramadu, itu ada dana dari APBN dan APBD tingkat II. Disini, jalan freeway sebagian milik pemerintah Balikpapan, Samarinda dan Kukar. Atau dana dari pengusaha Kaltim yang bisa saja kita beri kompensasi," tambahnya.

Komisi III DPRD Kaltim telah menyepakati pembangunan jalan bebas hambatan itu dibiayai APBD sebesar Rp1,2 triliun dengan multiyears contract (MYC). Mereka berharap, sisa dana sebesar Rp3 triliun, dapat dibuktikan oleh pemerintah yang berjanji akan dibiayai oleh pihak ketiga investor maupun pihak lainnya.

Anggota Komisi III Zainal Haq mengatakan, Komisi III tidak ingin kinerja gubernur hanya sebagai janji-janji belaka.

"Makanya kita berikan dorongan dengan biaya Rp 1,2 triliun dan kita akan tunggu buktinya sampai 2012 nanti. Apakah sampai 2012 jalan itu bisa selesai atau tidak," ungkap Zainal Haq, anggota dari Fraksi PKS.

Sementara itu, Hatta Zainal menyarankan kepada pemerintah program pembangunan jalan freeway ini bisa disiasati dengan meminta bantuan dana dari pihak negara luar atau bank luar negeri.

"Seperti di pembangunan jembatan Suramadu, mereka dapat pinjaman lunak dari luar negeri. Kita berharap, itu juga bisa dilakukan oleh pemerintah untuk kebutuhan dana Rp3 triliun itu," tambah Hatta, Ketua Fraksi Partai Golkar.

Sementara Syarif Almahdaly berpendapat, pembangunan jalan freeway itu juga bisa dikerjakan dengan memberikan jaminan dan kompensasi kepada investor atau pihak ketiga.

"Persoalannya apakah Rp3 triliun itu cukup untuk freeway. Ini perlu dijelaskan secara detail untuk disosialisasikan ke pihak ketiga. Kemudian apa saja yang mereka dapatkan sebagai investor freeway," tanya Syarif dalam rapat itu. (mp/pat/*a)