SURABAYA, MP - Volume kendaraan di Jembatan Nasional Suramadu, Jawa Timur, membludak atau mengalami kenaikan signifikan dibandingkan target Jasa Marga sebelumnya seiring diberlakukannya tarif tol sejak, Rabu (17/6) dini hari. "Hingga Rabu malam, jumlah kendaraan roda dua yang melintas di Suramadu pada hari pertama penetapan tarif ada sekitar 11.000 unit motor," kata Kepala Cabang Jasa Marga Surabaya, Agus Purnomo, seperti dikutip situs berita nasional.
Menurut dia, pencapaian ini di luar target yang diperkirakan ketika tarif tol akan diberlakukan.
"Dulu, kami sempat pesimistis. Ketika tarif mulai berlaku, secara perlahan jumlah kendaraan yang melintasi Suramadu akan surut," ujarnya.
Akan tetapi, setelah pihaknya memperoleh laporan dari petugas Jasa Marga di lapangan, ia ikut bangga dengan pencapaian volume kendaraan Rabu ini.
"Padahal, saat uji coba pekan lalu total kendaraan roda dua yang menyeberang dari Surabaya ke Madura dan sebaliknya hanya sekitar 3.000 unit per hari," katanya.
Terkait pemberlakuan tarif yang dilakukan sejak dini hari ini, tambah dia, pengguna harus membayarnya sesuai dengan jenis kendaraan.
"Ketentuan tarif tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 395/KPTS/M/2009 tanggal 10 Juni 2009," katanya.
Dalam Kepmen itu, tarif tol jembatan Suramadu dibedakan untuk enam golongan. Tarif golongan I terdiri dari sedan, jip, pick up, truk kecil, dan bus sebesar Rp30.000,00 per unit, golongan II untuk truk dengan dua gandar sebesar Rp45.000,00 per unit, golongan III bagi truk tiga gandar Rp60.000,00/unit, golongan IV bagi truk empat gandar Rp75.000,00/unit, golongan V bagi truk lima gandar atau lebih Rp90.000,00/unit, dan golongan VI bagi kendaraan roda dua Rp3.000,00/unit.
Sementara itu, volume kendaraan roda empat yang melewati Suramadu pada hari ini juga mencatatkan angka fantastis sebesar 4.000 unit.
"Dalam kesempatan ini, kami kembali menegaskan pendapatan yang berasal dari pemberlakuan tarif di Suramadu merupakan pendapatan pemerintah," katanya.
Total pendapatan dari Suramadu itu, lanjut dia, bukan untuk mengembalikan investasi pemerintah terhadap pembangunannya sebesar Rp5 triliun dan membayar dana pinjaman dari Pemerintah Cina.
"Seluruh pendapatannya akan kami setorkan kepada kas negara," katanya. (mp/*a)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar