Kaltim Kekurangan 257 Penyuluh Pertanian

SAMARINDA, MP - Upaya Pemprov Kaltim mewujudkan swasembada beras pada 2011 tampaknya agak sulit, pasalnya daerah itu masih kekurangan 257 tenaga penyuluh pertanian.
"Saat ini Kaltim memiliki 1.043 penyuluh pertanian. Sementara desa petani sejumlah 1.300 yang tersebar di kabupaten dan sebagian di wilayah perkotaan," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan, Purwanto saat ditemui di Samarinda.

Dari total 1.043 penyuluh tersebut, kata dia, sebanyak 534 di antaranya pegawai negeri sipil (PNS), sementara 509 orang lainnya merupakan tenaga honor di daerah, sehingga tingkat kesejahteraan tenaga honor tersebut kurang terperhatikan.

"Untuk PNS memang lebih sejahtera karena selain mendapat gaji sebagai juga mendapat insentif. Namun tenaga harian lepas (honorer), mereka mendapat honor Rp400 ribu per bulan," kata Purwanto.

Selain itu, lanjutnya, kemampuan SDM antara penyuluh PNS dan penyuluh honorer berbeda, sebab penyuluh yang statusnya PNS kerap mendapat pelatihan, sementara yang honorer bisa dikatakan masih jarang mendapat pelatihan.

Namun demikian, lanjutnya, pihaknya sudah dan akan melakukan pelatihan, sehingga kemampuan individu masing-masing penyuluh bisa terus meningkat. Dengan begitu keinginan Kaltim swasembada beras pada 2011 diharapkan tercapai.

Pertanian itu cukup luas, kata Purwanto, yakni ada pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan lainnya. Bahkan di perkebunan ada bermacam-macam, yakni ada kebun karet, kebun sawit, pisang, jeruk, durian, dan berbagai kebun lain.

Di perikanan juga begitu, jenis ikannya saja sudah bermacam-macam, belum lagi jenis perikan tambak, kolam, nelayan tradisinal, modrn dan lainnya. Ditambah lagi dengan peternakan yang juga jenis ternaknya bervariasi.

"Setiap satu penyuluh harus mampu menguasai semua bidang pertanian dalam arti luas itu. Penyuluh harus polyvalent, yakni harus bisa menguasai semua, sehingga ketika turun ke lapangan, sudah siap jika menghadapi kesulitan yang dialami petani," katanya.

Makanya pembinaan harus terus dilakukan, baik danaya dari APBN atau APBD, sehingga masing-masing penyuluh, baik PNS atau yang honorer sama-sama mampu meningkatkan kualitas SDM-nya. (pat)