Sponsor

Kamis, Juli 23, 2009

Polair Bali Perketat Pengawasan Perairan

DENPASAR, MP - Direktorat Polisi Perairan (Polair) Bali terus mengintensifkan pengawasan di jalur perairan pascaledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta, 17 Juli 2009.

"Kami terus menintensifkan pengawasan terhadap lalulintas perairan di Bali guna mencegah teroris menyusup melalui jalur laut," kata Direktur Polair Polda Bali Kombes Pol Oka C Eswara di Benoa, Kamis (23/7).

Guna menunjang aktivitasnya di lapangan, Oka mengaku telah mengerahkan sejumlah kapal patroli dengan personelnya untuk melakukan patroli secara rutin dengan frekwensi yang lebih ditingkatkan.

Patroli, kata dia, tidak saja menyasar kapal-kapal besar di pelabuhan, perahu-perahu nelayan pun tak luput dari pemeriksaan.

"Selain memeriksa muatan kapal, kami juga memeriksa anak buah kapal (ABK) dan penumpangnya dengan seksama," tandasnya.

Dia juga menerangkan, hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya kapal-kapal atau perahu yang mencurigakan melitasi perairan Bali.

"Seluruh pintu masuk Bali melalui pelabuhan telah kami atensi penuh dengan mengerahkan kekuatan personel yang ada dibantu personel masing-masing Polres dan Polsek," tegasnya.

"Jika ada nelayan, ABK atau penumpang kapal yang mencurigakan tanpa melengkapi diri dengan identitas, kami akan melakukan pemeriksaan dengan sangat hati-hati dan teliti, sebab tidak menutup kemungkinan teroris melakukan penyamaran untuk melancarkan aksinya," ujarnya lagi.

Segenap Polres di Bali juga terus gencar melakukan operasi, baik dengan razia kendaraan bermotor, pemeriksaan pendatang di terminal, patroli keliling wilayah dan razia pendatang liar di kawasan kumuh dan tempat-tempat kos.

Demikian halnya dengan pemerintah kabupaten dan kota di Bali, juga tak kalah gencar dengan aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap wilayahnya.

Di Kabupaten Badung misalnya, selain patroli rutin yang digelar Satpol Pamong Praja setempat, juga melakukan pendataan terhadap pendatang yang menghuni rumah-rumah kos serta kawasan lain yang dianggap rawan penyusupan.

Sejumlah pendatang tanpa identitas yang berhasil dijaring, diperiksa secara intensif kemudian di data dan diwajibkan mengikuti sidang tipiring selanjutnya diharuskan mengurus surat-surat terkait identitas dirinya.

"Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi Pemkab Badung untuk mencegah adanya teroris yang menyusup di tengah-tengah masyarakat," ungkap Kabag Humas Pemkab Badung Drs I Gede Wijaya saat dikonfirmasi. (mp/*a)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts with Thumbnails

Pengikut